Penerapan Hukum di Indonesia

Oleh: Nadia Alifia Puteri 170110200045 (Kelas A)

            Hukum merupakan peraturan resmi yang mengikat, hukum itu sendiri ditujukan untuk masyarakat dan biasanya dibuat oleh pemerintah guna menertibkan perilaku masyarakat. Dalam mengatur negaranya, Indonesia menjadikan hukum sebagai landasan dalam setiap kegiatan negara dan masyarakat. Hal tersebut dinyatakan secara tertulis dalam pasal 1 ayat 3 UUD 1945 hasil amandemen.

            Baik di Indonesia maupun di negara lain, setiap negara pasti menginginkan hukum yang terbaik untuk negaranya dan masyarakatnya sendiri. Hukum yang tegas, adil, jelas, dan benar selalu dijunjung tinggi oleh setiap negara. Karena dengan adanya hukum yang baik dan benar, negara tersebut dapat terbilang sebagai negara yang sukses dalam memakmurkan negaranya dan juga masyarakatnya itu sendiri.

            Seperti yang sudah dijelaskan, Indonesia tentunya merupakan negara yang berlandasan hukum, tetapi apakah sistem hukum di Indonesia sudah dijalankan dengan baik dan benar? Dalam penerapannya, hukum di Indonesia saat ini lebih sering mendapatkan kritik dibandingkan pujian. Mulai dari penegak hukum hingga lemahnya penerapan hukum itu sendiri masih menjadi suatu permasalahan yang sedang kita hadapi saat ini.

Dalam proses berlangsungnya hukum di Indonesia, Indonesia kerap dilontarkan dengan pernyataan bahwa hukum di Indonesia dipegang oleh mereka yang memiliki jabatan, nama, kekuasaan, dan uang. Dari segi penegaknya, hukum di Indonesia masih terbilang belum terlaksana dengan baik dan benar oleh penegak hukum itu sendiri dikarenakan masih banyaknya berita yang bermunculan mengenai penegak hukum yang melanggar sistem hukum di Indonesia seperti kasus korupsi yang kini sedang marak dilakukan oleh petinggi-petinggi pejabat maupun instansi. Hal tersebut terjadi dikarenakan kekuasaan yang dipegang oleh petinggi negara dan juga faktor kesempatan yang besar bagi petinggi negara untuk memenuhi kekayaan yang mereka inginkan.

            Tidak hanya dari segi penegak hukumnya saja, dari segi penerapan sistem hukum di Indonesia pun masih belum memuaskan. Banyak dari masyarakat Indonesia yang belum mematuhi sistem hukum yang sudah ditetapkan oleh penegak hukum Indonesia. Bahkan lebih parahnya lagi, banyak dari masyarakat Indonesia yang melanggar sistem hukum yang sudah ditetapkan. Pelanggaran dari segi masyarakat dapat berupa kasus pelanggaran HAM seperti pembunuhan, perampokan, dan sebagainya yang terjadi dikarenakan faktor ekonomi yang sedang krisis, lalu terdapat juga kekerasan seksual yang terjadi dikarenakan kurangnya edukasi kepada pelaku pembuat tindakan, dan narkoba yang terjadi dikarenakan salahnya pergaulan dan ketidakmampuan mengendalikan diri dari sifat ingin tahu.

            Salah satu contoh kasus pelanggaran yang sedang menyita perhatian masyarakat saat ini adalah penangkapan Kapolsek Astanaanyar, Kompol Yuni Purwanti Kusuma Dewi oleh Bid Propam Polda Jawa Barat. Masyarakat dibuat kaget oleh kasus penangkapan tersebut dikarenakan sosok Kompol Yuni Purwanti Kusuma Dewi yang dikenal sebagai sosok pemberantas kasus narkoba tersebut yang kini ditangkap atas dugaan penyalahgunaan narkotika jenis sabu bersama dengan sejumlah anggota polisi lainnya. Akibat tindakannya, jabatan Yuni sebagai Kapolsek pun ditarik. Saat ini, pihak Mabes Polri sedang mencari tahu awal mula dari narkoba yang telah dikonsumsi. Kadiv Humas Polri, Irjen Raden Prabowo Argo Yuwono pun berjanji bahwa kasus ini akan ditangani secara profesional dan transparan kepada publik hingga tuntas. Kasus Kompol Yuni tersebut telah membuktikan bahwa penegakan hukum yang terjadi di Indonesia saat ini masih lemah. Polisi yang seharusnya menjadi salah satu contoh yang baik sebagai penegak hukum di Indonesia justru memberikan contoh yang tidak baik kepada masyarakatnya.

            Terjadinya kasus narkoba oleh Kompol Yuni bersama dengan sejumlah anggota polisi lainnya terjadi dikarenakan pekerjaannya sebagai polisi yang memiliki beban yang sangat berat dan juga menguras banyak stamina. Ketika beban yang dimiliki sangat berat tetapi stamina yang dimiliki kurang, maka banyak sekali oknum aparat memilih narkoba sebagai jalan instan untuk meningkatkan stamina. Tidak hanya itu, kekuasaan yang dimiliki oleh kepolisian membuat mereka lebih leluasa dalam memperoleh narkoba. Hal itu membuat lembaga kepolisian membutuhkan kontrol yang sangat kuat kepada anggotanya sendiri.

            Menurut saya, cara agar Indonesia dapat mengurangi atau bahkan menuntaskan pelanggaran hukum yang terjadi di kalangan penegak hukum dan masyarakat adalah dengan bersikap jujur dan mematuhi. Untuk kalangan penegak hukum, cara yang dapat dilakukan adalah dengan bertindak tegas, adil, dan jujur kepada masyarakatnya. Karena dengan adanya tiga poin tersebut, masyarakat akan lebih enggan melanggar peraturan dikarenakan sanksi yang diberikan oleh penegak hukum berat dan masyarakat juga akan lebih percaya terhadap sistem hukum di Indonesia dikarenakan penegak hukum bersikap jujur dan transparan. Untuk kalangan masyarakat, cara yang dapat dilakukan adalah dengan mematuhi semua peraturan hukum yang sudah ditetapkan oleh para penegak hukum tanpa melanggar hukum yang sudah ditetapkan itu sendiri. Dengan adanya kerjasama antara penegak hukum dan masyarakatnya sendiri, sistem hukum di Indonesia pastinya akan berjalan dengan baik dan teratur.