HUKUMAN APA YANG PANTAS DIBERIKAN KEPADA KORUPTOR DAN PENGEDAR NARKOBA?

 Shabrina Attifah Huwaida – 170110200063/A

Pemberian hukuman penjara kepada para koruptor dan bandar/pengedar narkoba di Indonesia dirasa tidak sepadan dengan tindak kejahatan yang mereka lakukan karena kejahatan ini banyak merugikan orang bahkan mungkin merugikan seluruh masyarakat Indonesia. Menurut saya, hukuman penjara kurang memberikan efek jera kepada para pelaku. Contohnya para narapidana kasus narkoba, mereka masih mampu mengendalikan bisnis haramnya dibalik jeruji besi seperti dilansir dari berita Kompas pada 18 Agustus 2019, Kepala BNN Heru Winarko mengakui bahwa 90 persen lebih (bisnis narkoba) dikendalikan dari dalam lapas. Sedangkan yang terjadi dengan narapidana kasus korupsi adalah mereka banyak yang menyuap para petugas penjara agar mendapatkan fasilitas lebih di penjara, seperti kasur yang empuk, kipas angin/AC, bahkan hingga alat komunikasi seperti laptop atau handphone.

Mari kita coba bandingkan hukuman bagi koruptor dan bandar/pengedar narkoba di Indonesia dengan beberapa negara lain. Di Amerika Serikat, kejahatan seperti pembunuhan, pemerkosaan, dan narkoba paling banyak dikenakan hukuman mati (kita fokus di kejahatan narkoba). Di China hukuman mati diberlakukan untuk pelaku kejahatan ekonomi dan politik, termasuk korupsi, penyeludupan narkoba, dan perdagangan manusia. Di Myanmar, hukuman mati diberikan untuk kasus narkoba dan pengambilan untung pada layanan publik untuk pejabat publik (korupsi). Di Indonesia sendiri, sumber hukum yang mengatur mengenai hukum pidana adalah KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), termasuk di dalamnya diatur tentang hukuman mati. Selain diatur dalam KUHP, sanksi hukuman mati juga diatur di beberapa Undang-Undang, seperti UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Namun, di Indonesia para koruptor dan pengedar narkoba lebih banyak dijatuhi hukuman penjara paling lama seumur hidup dibanding hukuman mati karena hal ini dianggap melanggar HAM tentang ‘Hak untuk Hidup’. Padahal, mereka dibunuh sebagai bentuk hukuman atas tindak kejahatan yang dilakukan dan menurut saya tindak kejahatannya ini termasuk melanggar HAM juga karena telah merebut hak orang lain, seperti contohnya uang yang seharusnya disalurkan untuk bantuan, tetapi malah di korupsi dan juga contoh seperti merusak hidup orang lain dengan menjual narkoba. Hukuman mati pun merupakan hukum yang legal yang artinya sah-sah saja untuk dilakukan jika memang para pelaku kejahatan perlu dihukum mati.

Menurut saya, hukuman yang pantas untuk para koruptor dan bandar/pengedar narkoba adalah hukuman mati, mengapa? Para koruptor, memakan uang rakyat padahal sudah hidup mewah, mereka benar-benar contoh buruk bagi para penerus bangsa. Para pengedar narkoba, merusak generasi bangsa karena narkoba yang diedarkannya, merusak aset masa depan bangsa secara perlahan. Kedua hal tersebut merupakan beban negara yang harus dienyahkan melalui hukuman mati untuk menjadi peringatan bagi yang lain agar tidak melakukannya. Mungkin hukuman mati ini tidak serta merta menghilangkan koruptor dan bandar/pengedar narkoba, namun setidaknya akan berkurang karena orang-orang akan memikirkan ulang tentang konsekuensi hukuman mati yang akan menimpa ketika tertangkap pihak berwenang. Hukuman mati sudah sangat jarang dijadikan sebagai pertimbangan hukuman, padahal hukuman mati termasuk salah satu hukuman pokok dalam KUHP. Oleh karena itu, hukuman mati ini sebisa mungkin dilirik dan digunakan kembali oleh para penegak hukum, demi masa depan Indonesia yang lebih baik.

 

Sumber Referensi

Ashilah, B. M. (2020, November). Perbandingan Hukuman Mati di Negara Common Law (Amerika Serikat), Civil Law (Indonesia), dan Islamic Law (Saudi Arabia). Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan, 4, 45-60.

https://regional.kompas.com/read/2019/08/14/11164041/kepala-bnn-90-persen-transaksi-narkoba-dikendalikan-dari-dalam-lapas