Implementasi Fungsi Negara bagi Masyarakat

 Oleh : Anisya Eka ( 170110200032 )

    Negara mempunyai suatu tujuan untuk dicapai oleh masyarakat, penguasa atau seluruh warga negaranya. Beberapa ahli juga pernah mengemukakan tujuan tujuan negara seperti Aristoteles dan Plato. Aristoteles mengemukakan tujuan negara adalah suatu kesempurnaan warganya berdasarkan atas keadilan. Tidak berbeda jauh dengan Aristoteles, Plato mengemukakan pendapatnya tentang tujuan negara adalan untuk memajukan kesusilaan manusia, baik sebagai makhluk individu maupun sosial. Dapat di simpulkan bahwa tujuan negara adalah untuk kemakmuran bangsa atau warga negaranya sendiri serta mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Tujuan negara ini harus di capai tetapi tetap mengikuti hukum yang sudah tertulis di dalam undang undang atau UUD 1945. Pemerintah akan dapat mensejahterakan rakyatnya jika pemerintah atau penguasanya melaksanakan fungsi sesuai dengan aspirasi rakyatnya. Selain aspirasi masyarakat, kepercayaan dari masyarakat juga penting untuk merealisasikan tujuan sebuah negara. dalam pengertian ini penguasa atau pemerintah harus melaksanakan kebijakannya sesuai aspirasi dan kepercayaan dari rakyat dan hanya semata mata untuk kepentingan rakyat bukan diri sendiri.

    Contoh kasusnya ada pada tahun 2020 , data dari Kompas tv masih banyak Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PKMS) seperti pengemis, gelandangan, anak anak jalanan yang masih belum terpenuhi kebutuhannya, sekitar 60 % masyarakat yang perekonomian dan kesejahteraannya masih tidak layak untuk di sebut masyarakat sejahtera. Selain itu, di daerah Kota Bekasi, Jawa Barat tercatat ada 52.691 Kepala Keluarga yang dicatat sebagai calon orang miskin baru dandatanya di masukkan kedalam Data Terbaru Kesejahteraan Sosial (DTKS). Data ini di peroleh pada tanggal 25 agustus 2020. Dari kasus kasus di atas bisa dilihat masih banyaknya masyarakat yang belum bisa di bilang sejahtera karena faktor perekonomiannya. Dinas Sosial DKI Jakarta dan Dinas Sosial daerah lain sebenarnya sudah menempatkan dan menyiapkan petugas pelayanan, pengawasan dan pengadilan sosial (P3S) di lokasi rawan PMKS.

     Dari contoh kasus yang didapatkan, bisa terlihat bahwa perealisasian kesejahteraan masyarakat masih kurang di perhatikan oleh pemerintah atau para penguasa. Masih banyaknya masyarakat bahkan sampai anak kecilpun tidak mempunyai tempat tinggal yang tetap dan masih terlantar begitu saja di jalanan yang ada di beberapa daerah. Maraknya tingkat kemiskinan, pengangguran dan pengemis dan gelandangan yang ada di indoensia menunjukan perealisasian dari fungsi negara dan fungsi pemeritah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. 

      Pada aspek ketertiban pemerintah dan para penegak hukum berhasil menanggulangi ketertiban yang ada di Indonesia. Dari data sindo terjadi penurunan yang sangat signifikan terhadap angka kejahatan dan pelanggaran hukum di Indonesia. Divisi humas Polri merinci pekan pekan dalam setiap bulannya. Pada pekan ke 13 tahun 2020 pada masa pandemi tercatat ada 4.197 kejahatan yang ada di indonesia dan pada pekan ke 14 tahun 2020 berkurang menjadi 3.743 kehajatan yang terjadi. Itu artinya nilai jumlah kejahatan menurun sebanyak 11,03 %. Selain kasus kejahatan, kasus pelanggaran yang ada di indonesia juga menurun sangat pesat, pada pekan ke 13 terjadi 301 pelanggaran dan pada pekan berikutnya yaitu ke 14 hanya terjadi 139 pelanggaran yang di lakukan oleh masyarakat indonesia. Dalam al ini pelanggaran menurun sebesar 53,92 % dalam satu pekan di tahun 2020.Jadi jika dalam aspek ketertiban, Indonesia dan pemerintah sudah bisa menaggulangi permasalahannya dan terus dilakukan penanggulangannya. Tetapi jika dalam aspek kesejahteraan dan kemakmuran bagi rakyatnya, masih sangat kurang dalam pengimeplementasiannya.

 

DAFTAR PUSTAKA

 

Riyanto,Sigit. 2012.Keadulatan Negara dalam Kerangka Hukum Internasional Kontempore.  Fakultas Hukum UGM

Priambodo, Yudho. 2020.Kota Besar dan Masalah Kesejahteraan Sosial. Diakses dari : https://www.kompas.tv/article/69872/kota-besar-dan-masalah-kesejahteraan-sosial-jejak-kasus

Lova, Cynthia. 2020. 52.691 KK Miskin Baru di Bekasi Tunggu Verifikasi Kemensos. Diakses dari : https://megapolitan.kompas.com/read/2020/08/14/14562791/52691-kk-miskin-baru-di-bekasi-tunggu-verifikasi-dari-kemensos

Mufarida, Binti. 2020. Angka Kejahatan dan Gangguan Kamtibmas Menurun Selama Pandemi Corona. Di akses dari : https://nasional.sindonews.com/berita/1583770/13/angka-kejahatan-dan-gangguan-kamtibmas-menurun-selama-pandemi-corona