Dea Annisa Fitriani - Untuk Meningkatkan Semangat Kerja dan Kesejahteraan Pegawai, Perlukah Adanya Revisi Besaran Nominal UMR?

 Penulis    : Dea Annisa Fitriani (170110200058)

UMR atau Upah Minimum Regional, adalah upah standar yang bisa digunakan oleh para pengusaha dan perusahaan dalam memberikan upah atau gaji pada karyawannya di lingkungan usaha. UMR ada untuk melindungi hak para pekerja, demi bisa mendapatkan upah layak yang sesuai dengan biaya hidup di mana ia tinggal.

UMR dibagi menjadi dua bagian besar, yaitu UMR tingkat kota atau kabupaten yang kemudian disebut UMK (Upah Minimum Kota/Kabupaten) dan juga ada UMP (Upah Minimum Provinsi) untuk tingkat provinsi. Hal ini sebagaimana yang diatur berdasarkan Permenaker no. 1 Tahun 1999. Penetapan besarnya UMP dibuat berdasarkan Permenaker no. 7 Tahun 2013, yang kemudian memunculkan besaran gaji UMR pada umumnya, seperti yang kita kenal sekarang.

Dalam menetapkan pemberian upah kepada pekerja, Indonesia memiliki peraturan yang tercantum dalam Pasal 89 UU 13/2003, bahwa setiap wilayah diberikan hak untuk menetapkan kebijakan Upah Minimum mereka sendiri baik di tingkat provinsi dan tingkat Kabupaten/Kotamadya. Namun, dalam menetapkan besarnya kenaikan UMR sendiri, pemerintah perlu mempertimbangkan beberapa aspek. Aspek pertama yang menjadi bahan pertimbangan mengacu pada kepentingan para tenaga kerja. Pertimbangan kedua bersangkutan dengan kemampuan pengusaha dalam membayar upah sesuai ketentuan yang baru, karena upah pekerja merupakan salah satu komponen utama dalam struktur biaya perusahaan.

Lalu, apakah revisi terhadap besaran UMR itu perlu diadakan untuk meningkatkan kesejahteraan ? Menurut saya, untuk meningkatkan kesejahteraan hidup dan produktivitas pegawai dibeberapa daerah tertentu yang industrinya belum maju dan nominal UMR masih terbilang kecil, kenaikan UMR mungkin memang diperlukan. Namun, bagi beberapa daerah lain yang industrinya sudah maju dan nominal UMR sudah besar, untuk meningkatkan kesejahteraan dan semangat kerja tidak harus dengan menaikan nominal UMR, tetapi bisa melalui pendekatan lain seperti memberikan fasilitas berupa jaminan pendidikan, transportasi, dan kesehatan.

Adanya kenaikan besaran nominal UMR mungkin dapat menjadi motivasi kerja untuk para pegawai agar semangat dan produktivitas pegawai meningkat, tetapi belum tentu dapat mendorong kesejahteraan para pekerja sendiri, karena kesejahteraan hidup itu tidak hanya tergantung pada nominal UMR saja. Pada kenyataannya kesejahteraan hidup itu bisa dilihat dari berbagai aspek lain, salah satunya adalah kemudahan dalam pemenuhan kebutuhan hidup terutama kebutuhan primer itulah yang akan memberikan kesejahteraan.

Jadi kesimpulannya adalah adanya kenaikan UMR memang diperlukan dibeberapa daerah tertentu, sedangkan untuk daerah lainnya kenaikan UMR bisa digantikan dengan pendekatan lain seperti pemenuhan fasilitas hidup yang menjamin kesejahteraan. Namun, hal ini bukan berarti daerah yang nominal UMR nya membutuhkan kenaikan tidak mendapatkan penambahan fasilitas yang juga dapat menunjang kesejahteraan hidupnya. Karena, UMR bukanlah menjadi ukuran kesejahteraan hidup para buruh.

=================================================================

Referensi :

Kuncoro & Listya. 1998. Studi Kelayakan Kebijaksanaan Penyesuaian Upah Minimum Regional. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia, 13 (1). 

Anonim. 2020. Apa Itu Gaji UMR? Apakah Kamu Sudah Cukup Memahaminya?. (online). Diakses 27 Februari 2021. Tersedia : https://qmfinancial.com/2020/08/apa-itu-gaji-umr/

Fafani, Aubrey Kandelila. 2018. Kenaikan UMR dinilai belum mampu mendoron kesejahteraan buruh.  (online). Diakses 27 Februari 2021. Tersedia : https://www.google.co.id/amp/s/m.antaranews.com/amp/berita/759744/kenaikan-umr-dinilai-belum-mampu-mendorong-kesejahteraan-buruh