Bagaimana caranya memulihkan kepercayaan masyarakat kepada para penegak hukum di Indonesia?

 Oleh : Shierly Sayentika N - 170110200069

Ada beberapa pendapat yang dikemukakan oleh para ahli mengenai pentingnya mengembalikan kepercayaan publik, diantaranya :

Menurut Suswono (Anggota Badan Kehormatan), “Penurunan kepercayaan publik terhadap institusi demokrat dapat membahayakan negara itu sendiri.”

Sedangkan menurut Erber, R and R Lau, “Bagaimanapun juga, legitimasi dari pemerintah bisa berada dalam bahaya jika sebagian besar rakyat tidak mempercayai pemerintahnya untuk jangka waktu yang lama – mengarah pada pelanggaran hukum dan dukungan terhadap pihak radikal (anti demokrasi)”

Berdasarkan hasil survey  pada tahun 2013 menunjukan hanya 15,9% responden yang percaya bahwa anggota parlemen mewakili rakyatnya. Hal ini berarti kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah sangat rendah. Banyak faktor yang menyebabkan hal tersebut bisa terjadi, diantaranya :

1.        Pemerintah yang bertindak sewenang-wenang tanpa memikirkan nasib rakyat
2.       Suara rakyat yang tidak di dengar
3.       Rakyat yang merasa dirugikan atas tindakan/kebijakan yang dikeluarkan pemerintah
4.       Rakyat yang tidak mendapatkan keadilan dan tidak mendapatkan hak nya.
5.       Konflik kepentingan
6.       Cenderung tidak responsif terhadap keluhan masyarakat
7.       Anggota parlemen lebih mendahulukan kepentingan partai dan golongan diatas kepentingan public
8.       Nepotisme dan kronisme (berdasarkan pertemanan) dalam proses pembuatan kebijakan publik
9.       Kurangnya komitmen terhadap aspirasi rakyat
10.   Maraknya kasus korupsi yang dilakukan pemerintah serta para petinggi negara

Pemerintah harus berupaya membangun kembali kepercayaan publik dengan menjaga dan meningkatkan kualitas kerjanya dalam melayani masyarakat. Masyarakat akan yakin pemerintah berkemauan baik apabila para pemimpin dan organisasinya berusaha keras menanggapi kepentingan masyarakat secara partisipatori, inklusif dan bisa diandalkan. 

Ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, diantara nya :

1.       Kemauan politik yang kuat untuk melakukan perubahan. Angkah awal yang bisa dilakukan adalah dengan niat/keinginan. Karena jika sudah ada kemauan dan tekad yang kuat pasti kedepan nya akan mudah untuk melakukan nya. Lain hal nya jika tidak ada kemauan dari pemerintah untuk merubah tatanan politik Indonesia menjadi lebih baik.

2.       Konsistensi pelaksanaan konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3.       Transparansi, akuntabilitas, dan integritas.

4.       Anggota parlemen menegakkan kode etik, transparansi dan mendahulukan aspirasi rakyat.

5.       Menguatkan struktur organisasi (reformasi birokrasi) .

6.       Menguatkan manajemen sumber daya manusia

7.       Meningkatkan manajemen layanan masyarakat

8.       Komitmen untuk mencanangkan/melakukan rencana strategis (renstra) selama 5 tahun dan rencana legislasi nasional.

9.       Melakukan reformasi, mendukung penguatan institusi (akses informasi untuk publik, sistem penerimaan staf, peningkatan kapasitas, transparansi, akuntabilitas, teknologi informasi, dan hubungan dengan media.