ASAL USUL KETIDAKPERCAYAAN RAKYAT TERHADAP PENEGAK HUKUM DI INDONESIA, DAMPAKNYA DAN SOLUSINYA

Kita hidup di zaman dimana rakyat ditindas oleh para aparat penegak hukum dan dimana para aparat penegak hukum menggunakan kewenangannya dengan semena-mena. Sehingga terciptalah gerakan-gerakan anti para penegak hukum dan yang paling buruknya adalah terwujudnya mosi tidak percaya. Melemahnya kepercayaan publik dengan penegak hukum di Indonesia dapat menyebabkan kelemahan legitimasi dan pemutusan kebijakan publik.

Penegak hukum di Indonesia adalah aparat pemerintahan atau lembaga independen yang bekerja mengawasi dan menjaga kestabilan hukum yang berlaku di Indonesia, hal ini termasuk mengadili orang-orang yang melanggar hukum di Indonesia. Penegak hukum di Indonesia yang sering kita lihat antara lain adalah Kepolisian Republik Indonesia, Satuan Polisi Pamong Praja, Polisi Militer, Kejaksaan Agung, Komisi Pemberantasan Korupsi, para hakim di Indonesia, dst.

Alasan-alasan hilangnya kepercayaan rakyat terhadap penegak hukum di Indonesia yang paling utama adalah kasus suap yang menyebabkan hukum tumpul ke atas tajam ke bawah. Kasus suap seringkali terjadi ketika aparat penegak hukum disuap oleh tersangka atas kasus di persidangan maupun saat menegakkan hukum berlaku agar ia mendapatkan hukuman yang ringan atau bebas dari hukuman, misalnya anggota polisi lalu lintas yang sedang melakukan razia menangkap pengendara motor yang tidak memakai helm, lantas tersangka menyuap polisi dengan uang seratus ribu rupiah demi bebas dari hukuman, atau hakim yang disuap oleh tersangka korupsi sehingga ia mendapatkan hukuman penjara lebih ringan.

Wajar saja jika tren ketidakpercayaan publik terhadap aparat penegak hukum di Indonesia naik daun dari tahun ke-tahun. Namun terdapat dampak buruk yang tercipta jika rakyat terus memilih untuk tidak percaya terhadap aparat penegak hukum dimana kondisi ini akan dimanfaatkan oleh sekelompok orang untuk kepentingan pribadimdan kelompok, misalnya lahir gerakan ormas menggulingkan lembaga hukum di Indonesia. Tidak hanya hal itu saja, namun juga dapat berdampak pada ekonomi Indonesia dimana dunia internasional memandang Indonesia dengan citra buruk sebagai negara yang dukungan rakyatnya rendah terhadap penegakkan hukum di negerinya, sehingga para investasi asing pun menurun (Andhika, 2018).

Oleh karena itu dibutuhkan solusi atas permasalahan ketidakpercayaan rakyat terhadap aparat penegak hukum yaitu memperbaiki citranya di mata masyarakat. Langkah utama dalam memperbaiki citra aparat penegak hukum di mata masyarakat adalah dengan menghindari dan tidak melakukan hal-hal yang memperburuk citra penegak hukum di mata masyarakat seperti penyuapan, korupsi, dst. Adapun langkah lain yang dapat dilakukan demi memperbaiki citra di mata masyarakat adalah dengan melakukan inovasi kebijakan, meningkatkan transparansi publik terhadap proses hukum, dst.

 

SUMBER

Andhika, L. R. (2018). Meningkatkan Kepercayaan Publik Terhadap Pemerintah Melalui Redesain Proses Kebijakan. JIP (Jurnal Ilmu Pemerintahan) : Kajian Ilmu Pemerintahan Dan Politik Daerah, 3(1), 24–42. https://doi.org/10.24905/jip.3.1.2018.24-42